JAKARTA. Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mengeluarkan hasil survei terbaru terkait elektabilitas dan popularitas dua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menjelang Pilkada 2024.
Direktur Eksekutif LKPI, Togu Lubis, menjelaskan bahwa pasangan nomor urut dua, Rudy Mas’ud-Seno Aji, menempati posisi teratas dalam survei dengan persentase tertinggi pada aspek Top of Mind, yakni 53,1 persen. “Rudy Mas’ud-Seno Aji menjadi pasangan yang paling diinginkan masyarakat Kaltim untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, jika pilkada digelar hari ini,” kata Togu dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).
Sementara itu, pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi memperoleh persentase sebesar 30,1 persen, dengan 16,8 persen responden tidak memberikan jawaban. Pada simulasi elektabilitas dengan metode pertanyaan tertutup menggunakan daftar nama dan dummy surat suara, Rudy Mas’ud-Seno Aji meraih 62,1 persen suara, sementara Isran Noor-Hadi Mulyadi hanya mendapat 33,2 persen, dengan 4,7 persen responden yang tidak memilih.
Survei LKPI juga mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kedua paslon. Pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji memperoleh rata-rata skor kepercayaan 89,7 poin, sedangkan Isran Noor-Hadi Mulyadi berada di angka 53,6 poin. Togu menambahkan bahwa alasan utama masyarakat memilih paslon adalah kepercayaan dan kesukaan terhadap kandidat dengan persentase 37,7 persen, disusul program kerja 34,6 persen, integritas atau bersih dari korupsi 19,4 persen, dan afiliasi partai sebesar 8,3 persen.
Tingkat konsistensi pilihan juga diuji. Sebanyak 83,6 persen pemilih Rudy Mas’ud-Seno Aji menyatakan tidak akan mengubah pilihannya, hanya 10,3 persen yang mungkin berubah, dan 6,1 persen masih ragu. Di sisi lain, pemilih Isran Noor-Hadi Mulyadi yang berpotensi mengubah pilihan mencapai 32,7 persen, sementara 57,1 persen tetap pada pilihannya, dan 10,2 persen tidak yakin.
Selain itu, survei menunjukkan bahwa 18,2 persen responden akan mempertimbangkan perubahan pilihan jika diberi uang atau barang, dengan jumlah yang diharapkan berkisar antara Rp50 ribu hingga lebih dari Rp1 juta.
“Hasil survei ini menjadi catatan bagi masyarakat dan penyelenggara pemilu untuk menjaga Pilkada dari praktik money politics yang berpotensi merugikan masyarakat di masa depan,” ujar Togu.
Menurut Togu, hasil survei ini juga mencerminkan preferensi politik masyarakat Kaltim yang menginginkan pemimpin baru yang lebih dipercaya untuk menuntaskan janji kampanye dalam meningkatkan kesejahteraan. “Kami melihat adanya harapan masyarakat terhadap perubahan untuk kemajuan dan kesejahteraan Kaltim,” katanya.
Survei LKPI ini dilakukan pada 25 Oktober – 5 November 2024 dengan melibatkan 1.850 responden dari tujuh kabupaten dan tiga kota di Kaltim. Responden merupakan penduduk berusia 17-75 tahun yang berdomisili di Kaltim, dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dan margin of error 2,28 persen.
Pandangan Pengamat Politik dan Ekonomi
Hasil survei LKPI ini mendapat tanggapan dari Pengamat Politik dan Ekonomi, Dedi Rohman, yang menilai rendahnya elektabilitas pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi disebabkan oleh kurangnya keberhasilan mereka dalam memelihara basis massa dan menjalankan program yang berdampak pada rakyat Kaltim. “Survei LKPI ini mencerminkan persepsi masyarakat Kaltim yang tidak terkelola dengan baik oleh petahana sehingga tingkat keterpilihan mereka rendah,” jelas Dedi.
Secara teori, menurut Dedi, petahana seharusnya memiliki tingkat elektabilitas yang stabil selama mereka menunjukkan komitmen dalam menjalankan program-program yang sesuai dengan kebutuhan basis massa. “Namun, tampaknya banyak program Isran Noor-Hadi Mulyadi yang tidak terealisasi, sehingga masyarakat merasa kecewa dan beralih mendukung pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji,” ujarnya.
Dedi menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi petahana adalah meyakinkan pemilih bahwa mereka telah bekerja secara optimal selama masa jabatan. “Petahana harus bisa meyakinkan masyarakat dalam kampanye agar pemilih tidak merasa kecewa,” tambahnya.
Survei ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Kaltim semakin realistis dan dinamis dalam menentukan pemimpin daerah mereka, dengan melihat kinerja pasangan calon petahana selama menjabat. “Rakyat ingin pemimpin yang memenuhi harapan dan janji kampanye, dan jika kinerja petahana dianggap belum berhasil, masyarakat tidak akan memilihnya lagi,” tutup Dedi. (*/beb)
